Pemerintahan Orde Lama

~Pemerintahan Orde Lama~

A. Latar belakang

Orde Lama adalah sebutan bagi masa pemerintahan.

       Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan bergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer.

Presiden Soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan sistem ekonomi komando.

Sebelum Republik Indonesia Serikat dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar- besaran menuntut pembuatan suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara

SumateraTimur dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

      Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan Undang- Undang Dasar Sementara Republik Indonesian1950 yang menganut sistem kabinet

parlementer. Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959.

B. Pemerintahan presiden Soekarno orde lama

       Sebagai tokoh pejuang kemerdekaan, proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, perekonomian Indonesia tidak dapat lepas dari sosok Ir. Soekarno. Sebagai orang yang pertama memimpin Indonesia boleh dibilang Soekarno adalah peletak dasar perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :

1. Nasionalisasi Bank Java menjadi Bank Indonesia.

2. Mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak

3. Berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor impor

4. Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan

perekonomianIndonesia

       Orde lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut,

Indonesia bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando.

Hampir seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan.

Penyebabnya adalah :

1. Situasi politik yang di warnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok kanan ( masyumi , PSI, dan tantara – AD ) yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Pertarungan kekuasaan antar elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh bangunnya kabinet tidak memberikan kesempatan kepada soekarno dan kebinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan -kebijakan tersebut .

3. Yang paling pokok : borjusi dalam negeri ( pribumi) yang di harapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dan kegiatan perekonomian justru tidak memiliki bisnis borjuis yang teguh Kendati berkali -kali mengalami kegagalan, soekarno kemudian menekankan bahwa Haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakat. Dalam usaha memastikan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang trisakti :

1. Berdiri di bidang ekonomi

2. Berdaulan di bidang politik

3. Berkepribadian dalam budaya

C. Sistem pemerintahan orde lama

1. Sistem pemerintahan parlementer

2. Sistem pemerintahan presidensil

D. Kebijakan Luar Negeri dan Dalam Negeri Masa Orde Lama

  1. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Lama

Masa orde lama merupakan titik awal bagi Indonesia dalam menyusun strategi dan kebijakan luar negerinya. Dasar politik luar negeri Indonesia digagas oleh Hatta dan beliau juga yang mengemukakan tentang gagasan pokok non-Blok. Gerakan non-Blok merupakan ide untuk tidak memihak antara blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang diwakili oleh USSR. Perang ideologi anatara kedua negara tersebut merebah ke negara-negara lain termasuk ke negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara pencetus non-Blok dan menjadi negara yang paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok tersebut.

2. Kebijakan dalam negeri Indonesia masa orde lama

Periodisasi sejarah Indonesia yang didasarkan pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan, pernah memasuki periode Orde Lama. Orde Lama merujuk pada sejarah politik Indonesia di bawah pemerintahan Sukarno yang berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit

Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965, pasca Peristiwa Gerakan 30 September 

Dalam bidang ekonomi, beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Orde Lama

di antaranya:

a) Pembentukan Bappenas (Badan Perancang Pembangunan Nasional), yang bertugas

mengawasi dan menilai kinerja pembangunan,

b) Penurunan nilai mata uang (devaluasi), misal uang kertas 500 menjadi 50 rupiah,

dan

c) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 28 Maret 1963, bertugas untuk

menciptakan stabilitas ekonomi nasional, demokratis dan terbebas dari sisa ekonomi imperialis dan kolonialisme.

E. Kondisi masyarakat pada masa orde lama

1. Ekonomi

Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 

2. Sosial

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak terjadi perubahan sosial budaya yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas masyarakat. Tetapi setelah 17 agustus 1945 segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia dan semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang Salah satu tujuan bangsa Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Politik

Sistem politik masa orde lama sama sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945, hal ini terjadi dikarenakan kondisi saat itu Negara Indonesia yang baru merdeka dan kondisi dalam tahapan sedang akan membangun politik kelembagaan negara dan pembangunan bangsa Sekitar tahun 1945 sampai 1949 sistem politik berjalan dengan kelembagaan negara yang tidak lengkap dan tidak berfungsi, yang secara otomatis berimbas pada lebih banyak peran lembaga eksekutif melalui adanya otoritas dominan presiden dan koalisi partai-partai politik dalam komite nasional Indonesia pusat (KNIP).

4. Hukum

Pada tanggal 27 Desember 1949, UUD 1945 mengalami perubahan menjadi UUD RIS

yang berlaku sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan ini membawa dampak terhadap bentuk negara yang semula Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD RIS hanya berlaku dalam rentang waktu satu tahun. Karena sejak 1950-1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan memberlakukan kembali UUD 1945. Dizaman kepemimpinan Soekarno ini, konstitusi kental dengan nuansa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang disebut juga dengan istilah socio-demokrasi. 

Karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa demokrasi liberal (1945- 1959)

bersifat responsif/populistik. Contohnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 yang mengatur tentang pemilihan Umum. Undang-undang tersebut dapat mengatur secara rinci sistem Pemilu dan pokok-pokok prosesnya, sehingga tidak memberi ruang yang terlalu luas kepada eksekutif untuk menafsirkan sendiri dengan peraturan perundang-undangan delegatif.

5. Budaya

Pada 17 Agustus 1963, sekelompok cendekiawan anti-PKI membentuk Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mau mendukung Manipol-USDEK atau Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu (misalnya komunis). Kelompok kebudayaan Manifesto Kebudayaan (Manikebu) di masa Orde Lama bertujuan mengimbangi kegiatan organisasi massa yang disebut Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). 

6. Pendidikan

Orde lama berusaha membangun masyarakat sipil yang kuat, yang berdiri di atas demokrasi, kesamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara, termasuk dalam bidang pendidikan. 

Perkembangan politik masa orde lama yang mempengaruhi jalannya kebijakan pendidikan nasional adalah sejak 1959, Indonesia berada di bawah gelora Manipol (Manifestasi Politik)-USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia).