Sejarah Wanita

 Pengertian Wanita

       Kata perempuan dalam kamus bahasa Indonesia dikenal dengan wanita yaitu lawan dari laki-laki. Secara etimologi, wanita didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sansakerta yang artinya “Yang diinginkan kaum laki-laki”. Istilah wanita berasal dari kata wani ( berani ) dan ditata ( diatur ). Yang memiliki arti , seorang wanita adalah sosok yang berani dan mudah untuk ditata atau diatur. Dalam kehidupan praktis masyarakat jawa , wanita adalah sosok yang selalu mengusahakan keadaan untuk dapat tertata dengan baik sehingga untuk itu pula dia harus menjadi sosok yang berani dan mudah untuk ditata. Selain itu , adapula yang mengartikan wanita yang berasal dari kata wani ( berani ) dan tapa(menderita). Yang memiliki arti wanita adalah sosok yang berani menderita bahkan untuk orang lain. Ada istilah lain yang sering kita dengar selain kata wanita, yaitu perempuan . Sedangkan akar kata “ perempuan ” adalah empu yang memiliki arti guru.

Kedudukan Wanita Dalam Perjalanan Sejarah

       Setelah kemerdekaan , pergerakan wanita tidak lagi berbentuk fisik , wanita kini

bergerak untuk memperjuangkan hak mereka salah satunya adalah hak pilih . Dimana pada tahun 1955 akhirnya wanita di Indonesia dapat memilih dalam Pemilihan Umum dan bahkan menjadi anggota parlemen . Muncul pula UU No. 80 tahun 1958 mengenai kesamaan gaji

antara wanita dan pria untuk pekerjaan yang sama . Namun , di tahun – tahun ini permasalahan.bagi wanita adalah poligami . Mereka ingin Indonesia melarang poligami sepenuhnya.

Sejarah Perjuangan Gender Wanita

       Kehidupan perempuan selalu diliputi tradisi-tradisi yang masih sangat terbelakang seperti halnya mengurus dan mengatur rumah tangga,serta mendidik dan mengasuh anak-anaknya.

Hak-hak hidupnya sangat dibatasi, bahkan perempuan sering diibaratkan sebagai orang yang hanya mengetahui kehidupan dapur, sumur, dan kasur. Perbedaan masa modern kolonial dengan masa kuna terletak pada perkembangan teknologi yang semakin pesat, sehingga pendidikan menjadi peranan penting dalam kehidupan. Hak perempuan tentu berbeda dengan laki-laki yang dalam kehidupannya tidak pernah dibatasi baik kebebasan di luar rumah, bersekolah menduduki jabatan 3.dalam masyarakat, serta semua kebebasan yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi awal perjuangan feminisme di Indonesia masa modern.

Kesimpulan

       Peran kaum wanita tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia. Kaum wanita memiliki peran yang terbilang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah bangsa indonesia tidak bisa terlepaskan dari peran kaum wanita . Kaum wanita memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara . Kemerdekaan Republik Indonesia juga tidak bisa terlepaskan dari gerakan kaum wanita. Sejarah pergerakan wanita di Indonesia ditandai dengan adanya kebijakan politik etis oleh Belanda di Hindia Belanda. Isu gender memang selalu menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya Indonesia yang memiliki masalah diskriminasi gender, namun banyak dari negara-negara di dunia juga mengalaminya. Bahkan negara sekelas Inggris dan Jerman pun mengalami diskriminasi gender sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Namun keberadaan feminisme yang muncul dari dunia Barat memiliki sensitivitas yang tinggi, mengingat adanya sejarah kelam terhadap bangsa Indonesia Gerakan perempuan di Indonesia, bisa kita pelajari mulai dari Masa kolonial (sebelum 1945). Pada masa pasca kolonial 1945-1966, gerakan perempuan semakin mewarnai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kala itu muncul PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang terbentuk tanggal 17 Desember 1945. Pada masa orde baru (1967-1998), Gerakan perempuan seolah-olah mati bahkan dimatikan dengan munculnya organisasi-organisasi bentukan pemerintah, seperti Dharma Wanita yang isinya istri-istri PNS, kemudian ada PKK yang isinya istri-istri pejabat. Gerakan perempuan di Indonesia kemudian berhasil mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi CEDAW lewat UU no. 7 tahun 1984.